Ketua LSM KPK RI Kuansing Fathul Mu'in: Dugaan OTT KPK Harus Jadi Peringatan bagi Pejabat untuk Transparan Kelola Keuangan Daerah
Terkini
01 Jul 2026 00:12
•
2 min read
•
113 views
•
By admin
Ketua LSM KPK RI Kuansing Fathul Mu'in
KUANTAN SINGINGI – Ketua LSM KPK RI Kabupaten Kuantan Singingi, Fathul Mu'in, angkat bicara terkait mencuatnya dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mengelola keuangan negara.
Fathul Mu'in mengatakan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Setiap pejabat publik harus menyadari bahwa amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan agar terhindar dari persoalan hukum," ujar Fathul Mu'in.
Ia juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus diperkuat, baik melalui sistem pengawasan internal pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, budaya antikorupsi harus dibangun sejak dini di seluruh lini pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Fathul Mu'in mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga ada penetapan dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
"Harapan kami, seluruh pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi semakin berhati-hati, menjaga integritas, dan mengedepankan transparansi dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga," tutupnya.
(Red)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles
Recent Articles
•
Presiden Prabowo Hadiri Upacara Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
•
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah
•
Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada para relawan
•
Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh dari Berbagai Daerah
•
Pengerahan Personel TNI ke Wilayah Jakarta Merupakan Kesiapsiagaan Tugas Rutin Berdasarkan Informasi Resmi Mabes TNI
•
TIGA JENDERAL POLRI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DAN DITAHAN TERKAIT DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL
•
TANPA PERLAWANAN BERARTI, TIM GABUNGAN GREBEK KAWASAN RAWAN KAMPUNG BAHARI
•
DUA ANGGOTA BPK RI RESMI DILANTIK, INSPEKTUR UTAMA BNN RI TURUT HADIR
•
Pangdam I/BB Pimpin Tradisi Korps, Sertijab dan Wisuda Purna Wira
•
Momentum Sumpah Pemuda, Ketum WRC BIRENDRA Ajak Generasi Muda Perangi Narkoba Sejak Dini
Popular Articles
•
Aktivitas Judi Cap-Jeky dan Peredaran Miras di Gejugjati Berjalan Terbuka, Warga Kesulitan Melapor dan Meminta Kepastian Tindakan
•
PERNYATAAN RESMI: PENEGASAN TERKAIT ISU DAN INFORMASI YANG BEREDAR
•
Ada apa dan kenapa: Tambang Emas Ilegal Batang Natal Menantang Hukum, Nama Rahmad "Toke" Mencuat Ke Publik
•
RSUD Arifin Achmad Buka Lowongan 94 Nakes, Seleksi Gunakan Sistem CAT BKN, Rekrutmen Dibuka Agustus Ini
•
Klarifikasi Berdasarkan Bukti Percakapan: Keterlibatan Aktif Soleh dan Mujianto dalam Usaha Perjudian Ilegal